Rakyat Boleh Mudik, Asalkan..

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementrian Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengimbau pekerja swasta dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar tidak melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun 2021 ini.

Seperti yang sudah diketahui, pemerintah akhirnya meresmikan putusan dilarang mudik yang berlaku efektif mulai 6-17 Mei 2021. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/7?HK.04 IV/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi para pekerja dan PMI dalam upaya pengendalian penyebaran virus Covid-19.

Demi menyukseskan hal tersebut, Korlantas Polri sudah memulai gelaran berupa penyekatan di berbagai ruas jalan untuk mencegah seluruh kendaraan bermotor, baik di jalan utama (arteri), tol, hingga jalur alternatif.

Tak hanya itu, bilamana ada warga yang kedapatan mudik, lalu teguran dengan arahan putar balik tak diindahkan, mereka terancam pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000. Sebenarnya hal ini banyak terjadi pada jasa travel gelap, atau berupa penawaran langsung dari pengendara dan sejenisnya. Mereka yang tidak memiliki izin angkut orang dalam trayek atau izin angkutan orang tidak dalam trayek bisa terancam penjara dan denda tadi.

Terkait larangan mudik Lebaran 2021, sanksi juga berlaku pada operator bis yang nekat beroperasi. Selain teguran, sanksi terbesarnya adalah pencabutan usaha dari Kementerian Perhubungan.

Namun, ada sedikit kelonggaran bagi mereka yang mengalami kondisi darurat. Darurat di sini dapat dijelaskan dengan keluarga yang sedang sakit keras, ada anggota keluarga yang meninggal, dan kondisi istri yang hamil dan butuh pendampingan saat persalinan.

Alasan tersebut dilegalkan dengan melampirkan print out surat izin keluar masuk (SKIM). SKIM para pekerja swasta berupa surat izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi dengan tanda tangan basah atau elektronik oleh pimpinan perusahaan.

Baca juga : Batal Mudik? Ngetrip di 5 Destinasi Wisata yang Ada Di Jakarta Yuk!

Sementara itu, PMI dapat melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Surat izin tersebut dilengkapi pula dengan tanda tangan basah atau elektronik dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri.

Menaker juga menginstruksikan agar Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar memfasilitasi kepulangan PMI yang mengalami kondisi darurat dan memastikan mereka sampai di kota tujuan. Tapi jika kamu gak mudik, bisa juga cobain ngetrip yang deket di sini.

Baca Juga : Catat! Ini 3 Fakta Penting terkait Syarat Mudik Lebaran 2021